PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi DKI Jakarta.

Tugas dari Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi publik di daerah melalui mediasi atau/dan ajudikasi nonlitigasi. (UU No. 14 Tahun 2008, Pasal: 26, ayat: 3)

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

a.    memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

b.    Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

c.    Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d.    Mengambil sumpah setiap saksi yang didengat keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi publik; dan

e.     Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (UU No. 14 Tahun 2008, Pasal: 27, ayat: 1 dan 3).

PERUBAHAN PARADIGMA

Dalam perkembangannya, pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta mengalami beberapa perubahan terutama dalam penafsiran dan peraturan pelaksananya, Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut :

PERGUB NO. 1971 TENTANG TAHUN 2011 INFORMASI YANG DIKECUALIKAN: •          Informasi yang dikecualikan tidak melalui uji konsekuensi	PERGUB  NO. 48 TAHUN 2013 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK: •          Penentuan suatu informasi termasuk informasi yang dikecualikan setelah melalui uji konsekuensi
PERGUB NO. 579 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PPID : •          PPID berada di tingkat provinsi dan PPID pembantu ditingkat Kotamadya	PERGUB  NO. 48 TAHUN 2013 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK: •          PPID berada di setiap SKPD/UKPD
PERKI NO.2 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI : •          dilakukan mediasi terlebih dahulu, kalau tidak berhasil baru dilakukan ajudikasi.	PERKI NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI : •          ajudikasi terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan mediasi atau sidang ajudikasi lanjutan.

Dalam kaitannya dengan perumusan visi, misi dan rencana strategis Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 2016-2020 maka perlu diperhatikan beberapa persoalan pokok yang menjadi pekerjaan rumah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta  yaitu :

1. Pelaksanaan PERGUB  NO. 48 TAHUN 2013 tentang Layanan Informasi Publik yang kurang maksimal;
2. Kesiapan Badan Publik DKI menghadapi pemberlakuan UU KIP antara lain pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemenuhan kewajiban penyampaian informasi secara berkala, tersedia setiap saat dan informasi serta merta (compliance system) dan pemberlakuan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
3. Rendahnya kepatuhan Badan Publik dalam menjalankan putusan mediasi dan ajudikasi Komisi Informasi  Provinsi DKI Jakarta.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat  DKI Jakarta dalam memanfaatkan UU KIP.

Sebagai calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, saya menawarkan visi dan misi serta rencana strategis sebagai berikut :

Visi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta:

"Mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Jakarta, melalui pemanfaatan informasi secara optimal".

Mencerdaskan.

Memiliki makna bahwa keberadaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengaruh yang signifikan untuk mencerdaskan masyarakat  DKI Jakarta melalui penyediaan informasi publik yang benar dan akurat serta tidak menyesatkan.

Mensejahterakan Masyarakat Jakarta.

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta akan mendorong terjadinya reformasi birokrasi  dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik sehingga akan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta.

Pemanfaatan informasi secara optimal

Mengandung makna bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran penting dalam mendorong penyelenggara pemerintahan daerah untuk membangun sistem dan tata kelola informasi yang baik. Keterbukaan akan menghasilkan peningkatan informasi publik dalam jumlah dan kualitas yang beragam. Berkaitan dengan pemanfaatan informasi publik maka Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta  berperan dalam menentukan informasi publik yang layak dikonsumsi publik. Informasi publik harus dimanfaatkan secara optimal  untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta bukan untuk tujuan lain.

Misi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Misi merupakan tonggak dari perencanaan strategik suatu organisasi. Misi menyatakan apa yang harus dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut diatas, menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Untuk mencapai visi sebagaimana disebutkan diatas maka Komisi Informasi mempunyai misi sebagai berikut :

• Memaksimalkan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Hukum Acara yang menjamin pelaksanaan hukum materiil dari UU KIP dan untuk menghasilkan putusan Komisi Informasi yang adil dengan  mengedepankan kepentingan publik, bangsa dan negara;
• Membuat suatu sistem pengelolaan layanan penyelesaian sengketa informasi publik yang efektif, efisien dan berdaya guna;
• Memperkuat kebijakan umum pelayanan informasi publik untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam hal keterbukaan informasi publik
• Mendorong Badan Publik khususnya lembaga pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan layanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
• Mendorong Badan Publik untuk mempunyai standar layanan informasi publik yang sesuai dengan standar internasional;
• Mendorong penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik.

Program Kerja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2020

·         Konsolidasi internal a.l. pemilihan Ketua dan Wakil ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, evaluasi seluruh produk hukum Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta seperti Tata Tertib, Kode Etik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, memperkuat infrastruktur Sekretariat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, memperbaiki prosedur kerja, pakta integritas dan standar kerja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. 

·         Membentuk “Clearing house” dan membuat sistem kerja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang berbasis teknologi informasi serta  mengembangkan perangkat lunak (software) yang akan mampu melakukan proses pengkategorian informasi publik berdasarkan pembagian yang diatur dalam UU KIP.

·         Koordinasi dengan Lembaga lainnya untuk mengakselarasi kesiapan Badan Publik khususnya Badan Publik negara untuk mempersiapkan informasi publik dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi serta pengklasifikasian informasi.

·         Kegiatan yang berkaitan dengan pemohon dan pengguna informasi publik terutama penanganan perkara Sengketa Informasi Publik dan mendorong tersedianya mediator pada Badan Publik.

·         embuat “Clearing house” untuk pengaduan dan pengumpulan database informasi publik dan kasus-kasus yang bisa dijadikan “bench marking” dan preseden dalam pengambilan keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Juga dilakukan penelitian terhadap praktek yang berlaku di negara lain yang mempunyai sudah mempunyai perundangan sejenis;

·         Mengaktifkan fungsi Humas Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai ujung tombak pelayanan terhadap pemohon informasi dan sebagai penghubung dengan Badan Publik;

·         Melakukan kerjasama dengan stakeholder baik Badan Publik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga penelitian/akademisi untuk memperkaya Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan mengantisipasi berbagai masalah substantif dalam sengketa informasi publik.    

·         Mengembangkan data base yang ada pada Clearing House agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Faktor-faktor kunci keberhasilan

• Kualitas komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai integritas tinggi dan kredibel serta komposisinya yang mencerminkan penguasaan substansi dan/atau latar belakang dan/atau pengalaman di bidang media/wartawan, akademisi/peneliti/praktisi hukum, praktisi pengelola informasi publik negara, praktisi pengelola informasi publik selain negara serta praktisi mediasi/mediator;
• Kualitas kepemimpinan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mempunyai ide-ide yang inovatif untuk menyeimbangkan antara kepentingan Pemerintah dan masyarakat kota megapolitan Jakarta;
• Manajemen strategik yang diterapkan dengan pendekatan kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan khususnya Badan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
• Peran serta aktif masyarakat yang sadar menggunakan haknya untuk aktif mengawasi kebijakan publik dengan cara mengajukan permohonan informasi publik;
• Peran serta media untuk mendorong pelaksanaan UU KIP terutama bila terjadi sengketa informasi publik melalui pemberitaan yang bertanggungjawab;

Simpulan

Kemampuan mengelola informasi dengan sistem dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting keberhasilan negara demokratis di era globalisasi. Hal ini didapatkan melalui penerapan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab. Dalam konteks Pelayanan Publik, penerapan keterbukaan informasi publik perlu memperhatikan keadilan, kepentingan umum dan kepentingan warga DKI Jakarta.  Keseimbangan antara keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat akan mendorong akuntabilitas dari  penyelenggara negara. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. UU KIP mempunyai korelasi  dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.

WISATA PULAU SERIBU

BARRA TOUR

Pulau Pramuka RT/RW. 01/04 Kel. Pulau Panggang Kec. Kep. Seribu Utara Kab. Kepulauan Seribu

CP. Rahadi : 081 230 469 880

Harga Paket Lengkap 2 Hari 1 Malam

21 – 100 orang = 300.000 /org
10 – 20 orang = 320.000 /org
9 orang = 350.000 /org
8 orang = 380.000 /org
7 orang = 400.000 /org
6 orang = 450.000 /org
5 orang = 480.000 /org
4 orang = 520.000 /org
3 orang = 570.000 /org
2 orang = 750.000 /org

Paket Lengkap 2 Hari 1 Malam :

1. Transportasi PP ( muara angke – P. Pramuka )
2. Penginapan AC+TV. 1 rumah 2 kamar ac + 1 kamar kipas angin. (penginapan gabung setiap grup)
3. 2 x makan Siang 1 x makan Malam
4. Peralatan Snorkeling lengkap per peserta ( 1 hari )
5. Guide ( 2 hari )
6. Kapal Jelajah Pulau ( 1 hari ) untuk wisata n snorkeling ke pulau lain (P. Air, P. Semak Daun, P. Panggang, Karya )
7. Wisata ke Penangkaran Penyu & hiu
8. Asuransi Perjalanan kapal Muara Angke Pulau Pramuka PP
9. Bonus Foto Underwater

Biaya tambahan :

1. Banana Boat @ 35,000/orang/1x naik

3. Kapal Speedboat Via Marina Ancol PP @ 400.000/orang 1 jam perjalanan

4. Tambahan biaya untuk penginapan di pinggir pantai @25.000/orang

5. BBQ Rp.35.000/org

6. Tambahan kamar @350.000/kamar/malam.

 Note :

* Kerusakan / kehilangan alat menjadi tanggung jawab peserta
* Biaya di luar tips guide
* Penambahan extra bed diluar harga paket (@ 25000/bed)
* Penginapan minimal 4 orang dan maksimal 6 orang

Rundown Wisata 2 Hari 1 Malam :

HARI PERTAMA :

06.00                : Ngumpul di Muara Angke (Keterlambatan tidak dikompensasi/ditinggal)
10.00                : Sampai di Pulau Pramuka
10.00 – 11.00    : Istirahat di penginapan, rapi-rapi, beres-beres, makan siang
11.30 – 17.00    : Snorkeling dan wisata ke P. Semak Daun, Air, SoftCoral,kunjungan ke nusa keramba, Penangkaran Hiu.
17.00 – 18.30    : kembali kepulau pramuka,Mandi, rapi2
18.30 – selesai  : makan malam, Acara Bebas.

                                                        
HARI KEDUA :

05.00 – 06.30    : Sunrise
06.30 – 08.30    : Sarapan / makan siang
08.30 – 11.00    : Penangkaran Penyu, wisata souvenir di P. Pramuka, Acara bebas
11.00 – 12.30    : Packing, persiapan pulang
12.30                 : Kembali ke Jakarta

Harga Paket Lengkap ( 3 hari 2 malam ) Harga 2013 21 – 100 orang = 470.000 per org 10 – 20 orang = 495.000 per org 9 orang = 520.000 per org 8 orang = 530.000 per org 7 orang = 550.000 per org 6 orang = 580.000 per org 5 orang = 630.000 per org 4 orang = 750.000 per org 3 orang = 950.000 per org 2 orang = 1.500.000 per org Paket Lengkap 3 Hari 2 Malam : Transportasi PP (Muara Angke – P. Pramuka) Penginapan AC + TV 5 x makan Peralatan Snorkeling lengkap per peserta (1 hari) Guide (3 hari) Kapal Jelajah Pulau (1 hari) untuk wisata n snorkeling ke pulau lain (P. Air, Semak Daun, Karya) Wisata ke Penangkaran Penyu dan hiu Asuransi Perjalanan Bonus Foto Underwater Diluar paket BBQ Rp.30.000/org Banana Boat Rp.35.000/org Snorkeling di hari ke 1 dan 3. Sewa alat snorkeling Rp.35.000/set/hari. Guide tambahan untuk snorkeling Rp.150.000/hari/1 orang guide Tambahan makan Rp.30.000/1x makan/org. Prasmanan Biaya tambahan : 1. Banana Boat @ 38,000/orang/1x naik 2. Kayak @ 30,000 - 50,000/kayak/ 30 menit 3. Kapal Speedboat Via Marina Ancol PP @ 400.000/orang 1 jam perjalanan 4. Kapal Cepat Via Kali Adem ( Muara Angke ) PP @ 400.000/orang 1,5 jam perjalanan 5. Tambahan 25,000/orang untuk penginapan di pinggir pantai Note : * Kerusakan / kehilangan alat menjadi tanggung jawab peserta * Biaya di luar tips guide * Penambahan extra bed diluar harga paket * Penginapan minimal 4 orang dan maksimal 6 orang Rundown Wisata 3 Hari 2 Malam : HARI PERTAMA : 06.00 : Ngumpul di Muara Angke ( TELAT TINGGAL ) 10.00 : Sampai di Pulau Pramuka 10.00 – 13.00  : Istirahat di penginapan, rapi-rapi, beres-beres, makan siang 13.00 – 16.00  : Menuju penangkaran penyu sisik, Wisata ke P. Karya 16.00 – 18.30  : Wisata di P. Pramuka, hunting sunset 18.30 – selesai : Makan malam, Acara Bebas HARI KEDUA : 05.00 – 06.00  : Sunrise 06.00 – 07.00  : sarapan 07.00 – 13.00  : Snorkeling & wisata ke P. Semak Daun, P. Air, 13.00 – 15.00  : makan siang di warung apung,softcoral,kunjungan ke penangkaran Hiu,kembali kepulau Pramuka. 15.00 – 18.00  : ke penangkaran Penyu, acara bebas, hunting sunset 18.00 – selesai : mandi, makan malam, acara bebas HARI KETIGA : 05.00 – 07.00 : mandi, packing 07.00 : Kembali ke Kota Jakarta *Note 1. Kapal Siang dari Pramuka hanya ada di hari minggu dan jumat –> jadi kalau pulangnya di hari minggu /  jumat, bisa pulang pagi / siang hari 2. Di weekdays, kepulangan dari Pramuka pagi hari ( kecuali di hari jumat ) –> kecuali grup anda lebih dari 100 orang, bisa pulang siang ( saya carter kapal )

Syarat dan Ketentuan : Mohon untuk mendaftarkan kelompok Anda paling lambat 2 minggu sebelum keberangkatan dan untuk pemesanan di hari besar atau libur panjang min 3 minggu sebelumnya Untuk anak di atas 2 tahun dikenakan pembayaran penuh Pembayaran tanda jadi sebesar 50% dan sisa pelunasan dilakukan 1 minggu sebelum keberangkatan Pembayaran tanda jadi dianggap hangus jika terjadi pembatalan keberangkatan dari pihak Anda Jika terjadi pengurangan peserta 1 minggu sebelum hari keberangkatan, harga paket tetap dihitung sesuai peserta awal yang didaftarkan.

ALUR DAN SKENARIO PERSIDANGAN KOMISI INFORMASI

Panitera: “Sidang Komisi Informasi dengan Nomor Register Sengketa …. antara Pemohon …. melawan Termohon …. segera dimulai, Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.”

(Majelis Komisioner memasuki ruang sidang).                        

(Pembukaan Sidang).

Ketua Majelis Komisioner: “Silakan duduk.” “Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sidang Komisi Informasi dengan Nomor Register Sengketa …. antara Pemohon …. melawan Termohon …. pada hari …. dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.” “Apakah para pihak telah hadir semua? Silakan menempati tempat duduk masing-masing yang telah disediakan.”

(Ketok Palu 3 x)

Ketua Majelis Komisioner: “Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Silakan saudara Panitera untuk membacakan.”

Panitera membacakan tata tertib persidangan.

TATA TERTIB PERSIDANGAN:

1.       Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang:

a.       Menempati tempat duduk yang telah disediakan.

b.       Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner.

2.       Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli menyampaikan sesuatu barang   bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner, melalui Panitera atau Panitera Pengganti yang ditugaskan untuk itu.

3.       Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan.

4.       Pengunjung sidang dilarang:

a.       Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau menggangu jalannya persidangan.

b.       Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat menggangu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner.

c.       Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya.

d.       Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan/atau Petugas Komisi Informasi.

e.       Menghina Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau kuasanya, Saksi, dan Ahli.

5.       Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan.

6.       Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi.

7.       Barangsiapa   melakukan   penghinaan   terhadap   Komisi Informasi, setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Majelis Komisioner, dapat dikeluarkan dari ruang sidang.

Ketua Majelis Komisioner: “Baik, kita telah mendengar tata tertib persidangan. Demi lancar dan khidmatnya persidangan, hadirin semuanya diminta untuk menaati tata tertib persidangan ini.” “Sebelumnya, kami ingin menyampaikan wewenang Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan pasal 26 ayat (1): a.       Komisi informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap permohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang keterbukaan informasi publik.” b.       Berdasarkan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang: 1.       Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; 2.       Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik; 3.       Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; 4.       Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. “Baik, selanjutnya Kami akan memeriksa identitas Pemohon dan Termohon.”

(Ketua Majelis Komisioner meminta bukti identitas dari Pemohon dan Termohon. Apabila bukti identitas telah pernah diberikan, Majelis Komisioner dapat menanyakan kembali secara lisan. Ketua Majelis Komisioner membacakan data diri sesuai yang tertera dibukti identitas untuk mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon).

Ketua Majelis Komisioner: “Apakah para pihak didampingi kuasa hukum? Apabila didampingi kuasa hukum, maka kuasa hukum silakan maju ke depan untuk memperlihatkan surat kuasanya.”

(Kuasa Hukum para pihak kembali ke tempat masing-masing)

Ketua Majelis Komisioner: “Baik, sebagaimana telah disampaikan kepada Saudara-Saudara sekalian dalam surat panggilan, bahwa agenda sidang kita kali ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Namun demikian, terlebih dahulu saya akan membacakan ringkasan posisi kasus sengketa informasi ini.”

(Ketua Majelis Komisioner membacakan ringkasan posisi kasus).

……………………………………………………………… (kasus posisi)

Ketua Majelis Komisioner: “Baik, apakah Pemohon ingin menambahkan?”

(Pemohon menambahkan secara singkat, jika dianggap perlu.)

Ketua Majelis Komisioner: “Kami berikan kesempatan kepada Saudara Termohon untuk langsung memberikan jawaban atau menanggapi sehubungan dengan argumentasi penolakan atas permohonan informasi dan keberatan Pemohon.”

(Termohon menambahkan secara singkat, jika dianggap perlu).

Ketua Majelis Komisioner: “Baik, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini, Majelis akan memeriksa mengenai: 1) kelengkapan dokumen permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon; 2) kedudukan hukum para pihak, baik Pemohon maupun Termohon; 3) Jangka waktu permohonan informasi hingga terjadinya sengketa informasi ini.” “Baik, sebelumnya Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap sengketa ini, dan hasilnya adalah: … (uraikan tentang hasil analisis terhadap dokumen) … (uraikan tentang hasil analisis legal standing para pihak) … (uraikan tentang hasil analisis jangka waktu permohonan) “Baik, Pemohon ada tambahan? Silakan! (Pemohon memberikan tambahan, apabila dianggap perlu). “Saudara Termohon, ada yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi? Silakan! (Termohon memberikan tambahan, apabila dianggap perlu). “Baik, apabila tidak ada, maka Majelis akan membacakan Putusan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.” (Majelis membacakan Putusan).